Migrasi OS... Mungkinkah?! (tapi tetap HARUS dilakukan)

Sudah bertahun-tahun rasanya mendengar seruan Migrasi OS di tubuh pemerintahan. Dari Windows bajakan ke Linux yang free. Free bukan berarti gratis, tapi lebih tepatnya bebas. Memang sangat bejibun kendala yang akan muncul dalam proses migrasi, apalagi di dalam tubuh BIROKRASI atau lebih tepatnya BIROCRAZY ^_^

Dalam TOT Open Source dijelaskan secara sederhana mengapa kita harus migrasi OS, antara lain :

1. Fatwa MUI : pembajakan haram hukumnya! Apapun bentuknya, termasuk menggunakan software bajakan. Karena membeli Windows legal mahal, maka sebagian besar PC terpaksa diinstall Windows bajakan.
2. Pembajakan yang terjadi di negara ini telah menimbulkan dampak global, yaitu penerapan penalty kenaikan pajak export dari Indonesia di pasar internasional. Hal ini membuat harga-harga produk yang di-export oleh Indonesia menjadi sangat mahal dan akan kalah dalam persaingan perdagangan internasional.
3. Anggaran untuk membeli OS legal semacam Windows seharusnya bisa dimanfaatkan untuk sektor lainnya yang jauh lebih bermanfaat. Jadi menggunakan OS Linux akan menekan Anggaran Belanja Negara di bidang TIK.
4. Menyambut Hari Kebangkitan Teknologi pada 10 Agustus 2010 nanti, diharapkan setiap lembaga pemerintahan sudah menerapkan penggunakan Open Source Software dalam menjalankan tugas dan fungsinya.